PHRI Harus Memberikan Kepastian Harga Pelayanan Kepada Wisatawan

SIMALUNGUN, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Singa SH MH menerima audensi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indoneaia (PHRI) Simalungun di Rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun Jln. Suri Suri Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Sumut,  Jumat (25/2/2022)

Rahimal K. Noor salah seorang pengurus PHRI Simalungun menyampaikan bahwa sudah berakhir masa jabatan PHRI Simalungun. "Kami akan mengadakan Muscab, jadi kehadiran di sini berharap arahan bapak bupati agar PHRI ini dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun,"katanya. 

BACA JUGA   100 Lebih UMPASA BATAK, Mana Umpasa yang Kamu Suka?

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Singa SH MH menerima audensi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indoneaia (PHRI) Simalungun
Sementara itu,  saat menerima audiensi tersebut Bupati Simalungun menyampaikan bahwa PHRI Simalungun saat ini kurang optimal. "Saya melihat PHRI hari ini kurang optimal, padahal kehadiran PHRI ini sangat luar biasa dan merupakan Mitra pemerintah dalam peningkatan PAD,"kata Bupati. 

Bupati menyampaikan,  PHRI harus bisa memberikan kepastian harga pelayanan kepada wisatawan. "Bagaimana kita bisa merangsang pariwisata untuk hadir dan merasa senang dan nyaman,"ujarnya. 

"Kalau kita lihat salah satu negara di luar Indonesia, Cina misalnya, ada itu ongkos pesawat cuman Rp 1 juta, kalau kita pikir bagaiman untungnya, tapi ternyata bukan dari situ di ambil tetapi dari pariwisatanya di ambil multi efek dari kehadiran para wisatawan yang hadir, karena promo murahnya dan efeknya restoran UMKM nya  ramai,"papar Bupati menambahkan. 

Menurut Bupati, konsep tersebut yang akan diterapkan di Simalungun. "Komsep itulah yang mau saya terapkan di Simalungun, bagaimana PHRI-nya mampu bekerja sama dengan baik,"kata Bupati. 

"Kita harus mampu bekerjasama bagaimana kawasan pariwisata di Simalungun ini di tata dengan baik, harus ada keseragaman dan keserasian, harus ada kejelasan harga, janganlah di sini dengan di sana beda, dan di sesuaikanlah harga itu sesuai Standar Pelayanan,"tandas Bupati. 

Jika hal itu dilakukan, Bupati mengatakan, maka Simalungun akan memiliki identiftas yang jelas sehingga tidak ada keraguan para wisatawan untuk hadir menikmati pasilitas yang kita berikan di Tanoh Habonaron do Bona. 

Disamping itu,  Bupati juga menyampaikan soal sarana dan prasarana yang harus di perhatikan termasuk makanan juga harus jelas ke-halalanya. 

"Karena hampir 90% Muslim, ini harus di perhatikan dengan baik, walaupun tak perlu kita buat wisata halal tapi ini tetap berjalan karena kepastian dari ke-halalannya,"kata Bupati. 

Bupati meminta kepada PHRI harus dapat memberikan manfaat bagi pelaku bisnis Wisata dan juga wisatawan yang akan hadir di kawasan pariwisata di Simalungun ini. 

Tampak hadir mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut antara lain Asiaten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba,  Kadis Pariwisata dan Kebudayaan M. Fikri Famani Damanik bersama Kabid Pengembangan Produk Pariwisata Dian Pratiwi.

Perwakilan panitia Musyawarah Cabang (Muscab) PHRI yang ikut hadir antara lain Ridolly Butarbutat dari Hotel Grand Tamaro, Mike br sinaga dari Hotel Atsari, Rahimal K. Noor dari Rumah Makan Minang Saiyo, Vera Situmorang dari Hotel Toba, Hongki Sitio dari Pantai Paris Tigaras, Mariando Nainggolan dari Hotel Agave Haranggaol, Merry  dari Hotel Green Star Park Perdagangan, dan Robert Pardede. tag/t

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.